Tujuh tahun silam, seorang juragan kayu bernama Joko Widodo (Jokowi) dan politisi PDI Perjuangan FX Hadi Rudyatmo (Rudy) memenangi pilkada Solo. Dua tahun lalu, mereka kembali berjaya dalam pilkada. Kini, setelah tujuh tahun memimpin Solo, Jokowi terancam meninggalkan Kota Bengawan.
Kisah sukses mereka dalam memimpin Solo selama tujuh tahun memang melambungkan nama Jokowi ke kancah politik nasional. PDI Perjuangan dan Partai Gerindra pun mengusung Jokowi bersama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam pilkada DKI Jakarta. Hasilnya, mereka membalikkan prediksi dengan menjadi jawara dalam putaran I pilkada DKI Jakarta.
Dibalik segudang prestasi yang ditorehkan selama tujuh tahun, Jokowi-Rudy masih memiliki berbagai pekerjaan rumah (PR), salah satunya reformasi birokrasi. Birokrasi jajaran Pemkot Solo dinilai masih lamban, baik dalam pelayanan administrasi kependudukan, perizinan hingga tampang yang kurang bersahabat.
â€Dari dulu hingga sekarang, mental birokrasi itu tak berubah,†kritik Surya Baruna, pegiat Konsorsium Monitoring dan Pemberdayaan Institusi Publik (Kompip) Solo kepada Solopos.com, mengomentari tujuh tahun kepemimpinan Jokowi-Rudy. Di mata Baruna, Jokowi telah berhasil membangun sebuah fondasi layanan dasar masyarakat Solo berupa kesehatan dan pendidikan. Ia juga sosok yang tak mengenal jarak dengan warganya, tak alergi kritik serta memiliki kecepatan dan ketepatan dalam mengambil keputusan. Jokowi juga memiliki kemampuan tingkat tinggi dalam hal diplomasi dan merangkul stakeholders di Kota Solo, baik pengusaha, budayawan, agamawan, tokoh masyarakat hingga aktivis ormas dan LSM.
Di masa kepemimpinannya pula, lahir sebuah model partisipasi warga dan elemen sektoral dalam perencanaan pembangunan kota. â€Saya kira hanya Sololah satu-satunya kota yang memakai model perencanaan pembangunan dengan melibatkan semua unsur sektoral dari bawah,†sahut Eko Setyawan, Koordinator Kompip Solo.
Menurut catatan Eko, Jokowi juga telah berhasil memberi harapan cerah warga Solo melalui program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS) dan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Solo (BPMKS). â€Bayangkan saja, jika orang sudah sakit, ia akan sangat rawan menjadi miskin. Begitu pun ketika anak sekolah. Jokowi berhasil memberi harapan itu,†sanjungnya.
Meski demikian, prestasi yang diukir Jokowi bukan tanpa catatan. Pada level bawahnya, Baruna mencatat masih banyak para pejabat Pemkot Solo yang belum menangkap penuh spirit pelayanan. Para PNS, katanya, masih alergi terhadap keterbukaan dan susah menanggalkan mental birokrasi yang lamban. â€Terutama pada mental lempar tanggung jawab dan KKN itu,†jelasnya.
Dalam proses lelang pengadaan barang misalnya. Proses lelang itu, menurut Baruna, masih jamak adanya tradisi feodal berupa setor upeti atau karena kolega yang dilakukan dengan cara yang rapi. â€Jargon Berseri Tanpa Korupsi ini rasanya masih perlu dipertanyakan lagi,†tukasnya.
Berita Jumat, 27/7/2012 - sumber: Solopos
Berita Lainnya:
