SOLO-Kalangan DPRD Kota Solo menyayangkan pengajuan anggaran pengadaan backhoe oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dalam kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUPA-PPAS) APBD Perubahan (APBDP) 2012, hanya diusulkan satu unit.
Menurut kalangan Dewan, untuk mengatasi persoalan endapan kali dan saluran yang terdapat di Kota Solo, setidaknya dibutuhkan dua unit jenis alat berat tersebut. Wakil Ketua DPRD Kota Solo, Supriyanto, mengatakan pengerukan endapan kali dan saluran menjadi salah satu prioritas rencana pengalokasian anggaran dalam APBDP 2012, di samping pembangunan kawasan Solo bagian utara.
Untuk mengatasi persoalan pendangkalan di sejumlah anak sungai Bengawan Solo itu, diperlukan alat berat berupa backhoe untuk pengerukan. “Ada sejumlah anak sungai dan kali yang memerlukan penanganan segera agar pendangkalan anak-anak sungai itu dapat diatasi, seperti Sungai Gajah Putih, Kali Pepe dan sebagainya,†ujar Supriyanto yang juga menjabat Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD tersebut, Senin (23/7/2012).
Ketua DPRD Kota Solo, YF Sukasno, menyebutkan dalam KUPA-PPAS 2012, TAPD telah mengusulkan satu unit backhoe berukuran kecil. “Harga satu unitnya [backhoe] diperkirakan sekitar Rp1,3 miliar sampai Rp1,4 miliar,†ungkap Sukasno ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya.
Melalui pembahasan KUPA-PPAS, Sukasno mengatakan akan mencermati lebih lanjut usulan tersebut. Bahkan jika anggaran memungkinkan, DPRD akan mengusulkan agar Pemkot membeli dua unit backhoe. “Ya karena persoalan pendangkalan sungai atau kali ini kami nilai cukup mendesak,†katanya.
Sukasno menyebutkan beberapa kali yang membutuhkan penanganan antara lain di bagian selatan ada Kali Wingko, bagian timur Sungai Bengawan Solo, bagian barat Kali Anyar dan Kali Pepe. “Selain itu ada Kali Sonto, Kali Gajah Putih, serta kali-kali kecil, termasuk kali yang ada di belakang Terminal Tirtonadi,†imbuh dia.
Wakil Ketua DPRD Kota Solo, Muhammad Rodhi menambahkan DPRD bisa mengusulkan satu unit backhoe lagi jika anggaran dinilai memungkinkan.
“Tentunya melihat kemampuan anggarannya. Kalau itu [pengadaan backhoe] dinilai mendesak dan anggarannya mencukupi, maka bisa disetujui di APBDP,†tandasnya.
Berita Senin, 23/7/2012 - sumber: Solopos
Berita Lainnya:
