SOLOâ€"DPRD Solo meminta Pemerintah Kota (Pemkot) mengenakan denda kepada PT Rizki Adi Perkasa (RAP) selaku penanggungjawab pembangunan Gapura Makutha lantaran perusahaan tersebut untuk ketiga kalinya kembali melanggar deadline penyelesaian.
Sebaliknya rencana pemutusan hubungan kerjasama dengan PT RAP tidak direkomendasikan. Pasalnya, pembangunan gapura telah berjalan jauh serta mekanisme pelanggaran waktu penyelesaian telah dirumuskan dalam memorandum of understanding (MoU) antara Pemkot dan PT RAP.
Wakil Ketua DPRD Solo, Supriyanto menegaskan memang berharap Pemkot berlaku tegas kepada PT RAP. Ketegasan itu apabila merujuk kepada MoU maka Pemkot harus berani mengenakan denda kepada PT RAP.
“Sesuai MoU antara Pemkot dan PT RAP, rekanan harus membayar denda sebesar 1/1.000 untuk satu hari keterlambatan dan denda maksimal 5% dari nilai kontrak. Selanjutnya apabila mengacu kepada adendum ketiga, penyelesaian Gapura Makutha sudah mengalami keterlambatan selama tiga hari. Tinggal dikalikan saja kan berapa dendanya sampai hari ini hingga hari-hari selanjutnya sampai gapura selesai dikerjakan,†ujar Supriyanto, Jumat (3/8/2012).
Mengenai alasan perwakilan PT RAP bahwa keterlambatan dikarenakan kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhono (SBY), Supriyanto menilai hal tersebut mengada-ada. Pasalnya kedatangan SBY di Kota Bengawan tak sampai dua hari sementara hingga tiga hari lebih dari waktu deadline, Gapura Makutha belum jadi juga.
“Intinya saya berharap ada ketegasan. Tapi ya tidak perlu sampai pemutusan kerjasama karena apa-apanya kan sudah diatur dalam MoU. Kalau memang sanksinya denda ya didenda saja,†ujarnya.
Sementara itu Ketua DPRD Solo, YF Sukasno meminta PT RAP segera menyelesaikan pembangunan Gapura Makutha. Apalagi Hari Lebaran sudah dekat. “Menurut saya kalau pembangunan gapura belum juga selesai hingga Lebaran jelas akan mengganggu arus mudik. Kasihan masyarakat kalau yang demikian terjadi,†kata Kasno.
Berita Jumat, 03/8/2012 - sumber: Solopos
Berita Lainnya:
