SOLOâ€"Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) per November terancam mandek lantaran tidak adanya anggota panitera. Kondisi itu disampaikan Ketua BPSK, Bambang Ary Wibowo dalam agenda dengar pendapat mengenai rencana anggaran perubahan di ruang paripurna Gedung DPRD Solo, Kamis (30/8).
Secara otomatis, imbuh dia, apabila tidak ada anggota panitera maka proses pengadilan tidak akan bisa berjalan. “Pada awal berjalan untuk keberadaan personel di BPSK sebenarnya lumayan. Namun begitu saya tidak tahu mengapa satu per satu personel khususnya PNS mulai hilang. Hilangnya itu bisa karena mutasi atau karena dibebani tugas lain. Tapi intinya mereka semua akhirnya tidak bisa membantu BPSK lagi,†ujar Bambang.
Para PNS yang dimutasi, menurut Bambang, secara otomatis tak bisa membantu BPSK. Sebab di tempat kerja yang baru ada banyak yang bidang pekerjaan tidak sesuai dengan tugas mereka di BPSK. Kondisi ini sangat dimaklumi oleh pimpinan dan anggota BPSK.
Repotnya, imbuh Bambang, para PNS yang berada di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) juga tidak membantu. Penyebabnya, mereka mendapat tugas lain sehingga tidak bisa membantu di BPSK. Begitu banyaknya tugas tersebut menyebabkan satu per satu PNS mengundurkan diri.
“Ini ada kabar bahwa PNS satu-satunya di BPSK akan dimutasi dalam gelombang yang akan datang. Kebetulan dia di bagian panitera. Kalau benar informasi itu, per November BPSK tak punya panitera lagi. Secara otomatis ketika tidak ada panitera maka pelayanan kepada masyarakat tidak akan berjalan,†imbuh dia.
Bambang menambahkan, BPSK sudah mencoba mencari solusi dengan cara berkonsultasi dengan Wakil Walikota (Wawali). Wawali menyarankan untuk merekrut tenaga outsourcing. Masalahnya, sambung Bambang, untuk merekrut tenaga outsourcing diperlukan dana yang tak sedikit sementara anggaran di BPSK terbatas.
“Dalam forum ini kami pertanyakan bagaimana solusi mengenai ketidakadaan panitera. Kami mohon DPRD bisa membantu menyelesaikannya,†ujar Bambang.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Solo, M Rodhi mengatakan apa yang disampaikan perwakilan BPSK merupakan masalah serius. Oleh sebab itulah, Rodhi menambahkan, pihaknya akan membuat diskusi khusus mendalam untuk mengatasi persoalan tersebut.
Berita Jumat, 31/8/2012 06:58 - sumber: Solopos
Berita Lainnya:
