SOLO â€" Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi) akhirnya melantik pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah Solo (BPPIS), Selasa (24/7/2012). Pelantikan yang dihelat di Bale Tawangarum, kompleks Balaikota Solo tersebut diikuti seluruh jajaran pengurus BPPIS dan sejumlah stakeholder pariwisata.
Pengurus BPPIS meliputi Tim Pengarah Sumartono Hadinoto, Priyo Hadi Susanto, Subandono, dan Haryanto MT (Gareng). Dewan Pakar Bambang Natur Rahadi, Abdullah Soewarno, Flora Izza, Bambang Irawan, dan Budi Sartono. Sedangkan Ketua Hidayatullah Albanjari, Wakil Ketua Suharto, Sekretaris Purnomo Warasto, dan anggota BPPIS Purwanto, Daryono, Retno Dewi Suci, Bambang Ary Wibowo, Djuritno, Bambang Gunadi, serta Adhi Kumaedi.
Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan pentingnya BPPIS fokus mengurus anggaran promosi kota. Dia pun mendorong DPRD memberi dukungan terkait hal anggaran. “Anggaran tidak bisa setengah-setengah. Promosi tidak bisa setengah-setengah, nanti tidak jadi,†kata Walikota. Jokowi menggambarkan banyak negara mencapai sukses karena berhasil melakukan promosi. Dan, untuk keberhasilan itu tidak sedikit dana harus digelontorkan. Dia menyebutkan 60-70% anggaran Jepang digelontorkan untuk promosi.
Lebih jauh, Walikota berpesan pada pengurus BPPIS yang telah dilantik agar menggenjot promosi hotel melati yang saat ini dinilai kurang. Jokowi juga meminta BPPIS fokus menentukan segmen pasar yang disasar. “Harus jelas segmennya. Pasar lokal bisa dicari, saya tidak tahu apa. Kalau ke luar, Singapura dan Malaysia itu sudah lebih dari cukup.â€
Terkait anggaran, Hidayat mengatakan BPPIS tidak hanya mengharapkan hibab pemerintah, melainkan ingin sumber dana terjamin secara berkelanjutan. Untuk itu, dibutuhkan peraturan daerah (Perda) yang mengatur mengenai pendanaan promosi. Hidayat menjelaskan dana promosi wisata bisa beradal dari banyak sumber, seperti penyisihan pajak (tax refund) hotel dan restoran dan sponsorship dari kalangan swasta.
Merujuk pada konsep pendanaan Kota Jogja dan Kabupaten Sleman yang telah menerapkan tax refund, dia mengatakan Solo berpeluang mendapat dana hingga milyaran rupiah dari sumber itu. “Kota Jogja disisihkan 5%, Kabupaten Sleman 9%. Di Sleman, penyisihan itu bisa sampai Rp1,6 milyar/tahun,” katanya.
Disinggung mengenai kebutuhan dana, Hidayat mengatakan promosi Kota Solo diperkirakan membutuhkan dana Rp1,2 miliar. Selama ini, untuk kebutuhan promosi BPPIS bergantung pada dana hibah Rp50 juta/tahun dan pihak swasta. Hanya saja, dia mengakui tidak semudah itu menerapkan tax refund. Kota Solo harus memiliki Ripka sebelum Perda. Hidayat memperkirakan Ripka yang disusun Pemkot baru bisa ditetapkan akhir 2013 atau 2014, sehingga realisasi tax refund baru bisa dilaksanakan 2015 mendatang.
Berita Selasa, 24/7/2012 - sumber: Solopos
Berita Lainnya:
